UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan jogloabang Rab, 11/27/2019 - 19:04

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Hortikultura diatur dengan Undang-Undang. UU tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.
UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Undang-Undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
UU 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jogloabang Sel, 11/12/2019 - 19:49

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, dan mencegah penyebarannya dari suatu area ke area lain, serta mencegah penyebaran keluar, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sistem Karantina dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman jogloabang Jum, 11/08/2019 - 08:02

Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri pembenihan. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pan
PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada Petani dalam memperoleh lahan untuk mengembangkan Usaha Tani. Jaminan Luasan Lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Permentan 5 Tahun 2019, Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.
Permentan No 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Permentan No 03/Permentan/SM.200/1/2018
Menteri Pertanian RI menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada tanggal 11 Januari 2018.
Peraturan Menteri Pertanian
Pertanian, apa yang bisa diinformasikan tentang pertanian, banyak. Semoga bisa bermanfaat bagi pertanian.
Berlangganan Pertanian