Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dulunya diatur dengan Peraturan Presiden kini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Perpres 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan PSN mencabut Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267), karena tak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Untuk percepatan pembangunan diperlukan penyediaan tanah untuk lokasi pembangunan. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keduanya adalah hal penting dalam percepatan pembangunan, untuk itu diatur dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan Peraturan Presiden untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang hari itu juga diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.