UU 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama

Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional sejak tangal 12 Juli 1950. Salah satu kewajiban sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional adalah meratifikasi Konvensi-konvensi yang sudah ada. Pada saat itu hukum yang berlaku adalah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan menurut UUD Sementara tersebut untuk meratifikasi sebuah konvensi harus dilakukan dengan Undang-Undang. Maka pada tahun 1956 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.
UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities disingkat CRPD sebuah Resolusi Nomor A/61/106 yang diterbitkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006. UN CRPD, Resolusi Nomor A/61/106 tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensinya.
Berlangganan Ratifikasi