PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi menurut PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dan juga penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.
PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditandatangani Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Mei 2012. UU Tentang Penanganan Konflik Sosial ini diundangakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Penjelasan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315 oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 10 Mei 2012 di Jakarta.
Berlangganan Rehabilitasi