UU 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebut jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti.
UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditandatangani Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Mei 2012. UU Tentang Penanganan Konflik Sosial ini diundangakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Penjelasan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315 oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 10 Mei 2012 di Jakarta.
Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan
Hari ini 18 April 2016 diadakan sebuah acara penting. Acara penting tersebut adalah Simposium Nasional membedah tragedi 1965 pendekatan kesejahteraan. Acara simposium ini disiarkan langsung yang dapat dilihat pada video dibawah. Adapun kerangka acuan dan rundown simposium tragedi 1965 ini adalah: Kerangka Acuan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan
Berlangganan rekonsiliasi