UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jogloabang Sab, 01/18/2020 - 15:38

UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menerangkan bahwa Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Indonesia memiliki peraturan tentang Landas Kontinen yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-Undang Landas Kontinen perlu untuk pegangan ketika negara akan memanfaatkan kekayaan alam yang berbatasan dengan negara lain.
Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional jogloabang Sab, 11/23/2019 - 16:46

Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah hari ulang tahun PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu organisasi besar yang menghimpun profesi guru-guru di seluruh Indonesia. Sejarah PGRI diawali dengan sebuah Kongres besar, Kongres Guru Indonesia yang diselenggarakan setelah proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 24 - 25 November 1945 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejak hari itu gelora semangat lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 25 November.

UU 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, dan mencegah penyebarannya dari suatu area ke area lain, serta mencegah penyebaran keluar, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sistem Karantina dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
UU 16 tahun 1997 tentang Statistik
Undang-Undang tentang Statistik menegaskan Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik juga mengatakan bahwa Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
UU 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing WTO
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) disahkan Presiden Soeharto pada tanggal 2 Nopember 1994 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) diundangkan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono pada tanggal 2 Nopember 1994 di Jakarta.
UU 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan Undang-undang ini diberi nama "Bank Indonesia", sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Maka selain berdasarkan hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah, Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang-orang/badan-badan yang takluk pada hukum adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum adat.
UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diterbitkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 11:55

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 04:36

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Hayati
Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.
Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Kita mengenal Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang Hari Anak Nasional di Indonesia ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Juli 1984. Berikut kita simak Keppres Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional Latar Belakang Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional ditetapkan atas pertimbangan:
Berlangganan Soeharto