PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah atur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mengatur kembali tentang Sertipikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah menjadi sebuah Sertipikat tanah elektronik yang bagaimana nanti bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri ATR BPN
Kabar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang baru maupun lama, demi memudahkan membaca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, semoga bermanfaat. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.
Perpres 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Perpres 47 tentang tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah kelanjutan dari Kepres 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah
Peran Serta Masyarakat dan Tata Caranya untuk ikut serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah diatur dalam Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
Berlangganan Tata Ruang