Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin UMKM untuk PEN

Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tentang Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan untuk Pelaksanaan Program PEN
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional.
UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Permenpar 20 tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat
Usaha Pariwisata dalam Permenpar 20 tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
Permenkumham 8 Tahun 2018, Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Biaya jasa hukum untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur standarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Permenkumham No 8 Tahun 2018 ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2018 dan diundangkan oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 397 pada tanggal 20 Maret 2018 di Jakarta.
Berlangganan UMKM