Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 02, 2018
LTSHE, Lampu Tenaga Surya, Listrik, Perpres, Peraturan Menteri

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres 47/2017 diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2017 pada 13 April 2017 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2017. Perpres No. 47 Tahun 2017 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik yang diundangkan pada Berita Negara Tahun 2017 Nomor 665 pada tanggal 8 MEi 2017 dan telah ditandatangani Menteri Ignasius Jonan pada 3 Mei 2017.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik ini memiliki dasar hukum yaitu:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

Lampu Tenaga Surya Hemat Energi

Lampu Tenaga Surya Hemat Energi dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik disebut kemudian dengan singkatan LTSHE. Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum disebutkan tentang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi yang disingkat menjadi LTSHE adalah suatu sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Penyediaan LTSHE yang didalamnya meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE adalah untuk diterimakan kepada Warga Negara Indonesia yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan
Penyediaan LTSHE. Penyediaan LTSHE dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE dan hanya dilakukan satu kali, disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik dengan Menteri sebagai penanggungjawa atas pelaksanaan penyediaan LTSHE dan dilakukan melalui pengadaan Badan Usaha Penyediaan LTSHE (Pasal 4).

Peran Pemerintah Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 5 yaitu untuk menyediakan data calon Penerima LTSHE, sosialisasi kepada calon Penerima LTSHE dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE.

Syarat Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE adalah memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri, memiliki produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri, sanggup memberikan layanan purna jual minimal 3 tahun, dan menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE. Lampu Tenaga Surya Hemat Energi LTSHE harus memneuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7.

Pendanaan LTSHE dibebankan kepada APBN dalam anggaran Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tata Cara Penyediaan LTSHE diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik;

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik memberikan aturan tentang perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE; pengadaan, pendistribusian, pemasangan, serah terima, dan pemeliharaan LTSHE; dan pembinaan dan pengawasan.

Perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Usulan Pemerintah Provinsi terdiri atas rincian lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE; dan jumlah dan nama calon Penerima LTSHE dengan pertimbangan kriteria Lokasi.

Kriteria Lokasi Penerima LTSHE diutamakan adalah Desa yang gelap gulita dan calon Penerima LTSHE berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

Usulan Penerima LTSHE dari Provinsi minimal dilengkapi dengan dokumen (Pasal 3 Ayat 5):

  1. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari masing-masing calon Penerima LTSHE yang diwakilkan oleh kepala desa/camat; dan
  2. pakta integritas sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kemudian Usulan Penerima LTSHE dari Pemerintah Provinsi akan diverifikasi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dan dapat dibantu oleh Badan Usaha yang memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai pelaksana verifikasi. Kemudian ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dibuatkan anggaran pelaksanaan, hingga pendistribusian dan pemasangan LTSHE.

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik adalah mengenai kemampuan operasional LTSHE minimal 3 tahun dan tentang Komponen dan Spesifikasi Teknis LTSHE.

Komponen dan Spesifikasi Teknis LTSHE

  1. Modul Surya :
    1. Jenis sel Modul;
    2. Kapasitas Modul;
    3. Jumlah Modul;
    4. Efisiensi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) modul surya; dan
    5. Tiang Modul.
  2. Baterai :
    1. Jenis Baterai;
    2. Kapasitas Pengisian Baterai;
    3. Umur Baterai.
  3. Lampu Led:
    1. Jumlah Cahaya;
    2. Efikasi Lumen;
    3. Pengaturan intensitas cahaya dan lama menyala;
    4. Warna Cahaya;
    5. Jumlah Lampu;
    6. Umur Lampu; dan
    7. Pengendali on/off lampu (Saklar).
  4. Kotak Terminal Koneksi (HUB) dengan rincian jumlah titik koneksi;
  5. Kabel DC dengan rincian:
    1. Panjang Kabel; dan
    2. Jenis Kabel;
  6. Konektor Universal Serial Bus (USB)

Mekanisme Hibah LTSHE

Mekanisme Hibah LTSHE - Lampu Tenaga Surya Hemat Energi adalah Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri melakukan serah terima LTSHE melalui mekanisme hibah kepada setiap Penerima LTSHE yang dituangkan dalam berita acara serah terima LTSHE dan naskah hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Camat setempat atau pejabat yang setara dengannya.

Naskah Hibah didalamnya terdapat:

  1. Nama Penerima LTSHE;
  2. Nomor Identitas Kependudukan Penerima LTSHE;
  3. Nomor Kartu Keluarga Peneri ma LTSHE;
  4. alamat lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penerima LTSHE;
  5. foto LTSHE yang telah terpasang dan Penerima LTSHE;
  6. koordinat pemasangan LTSHE yang mengacu pada sistem referensi yang diterbitkan oleh badan atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial;
  7. nilai LTSHE;
  8. tujuan dan peruntukan LTSHE;
  9. hak dan kewajiban para pihak;
  10. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada Penerima LTSHE; dan
  11. penyelesaian perselisihan.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik