Permen ESDM 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin

Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Permen ESDM 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin mulai diberlakukan tanggal 7 Januari 2021 untuk menjamin kualitas secara Nasional.

Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar setelah Permen ESDM 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin ini diundangkan, wajib memenuhi SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin adalah modul surya yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalinnya dapat dalam bentuk monokristalin atau polikristalin. Produsen Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri dalam negeri yang memproduksi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada pemohon.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2021 oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diundangkan oleh Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 2 tahun 2021
tentang
Penerapan Standar Kualitas
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ESDM 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin:

  1. bahwa untuk penyesuaian terhadap inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi terbarukan, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan standar kualitas modul fotovoltaik silikon kristalin;

  2. bahwa untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan konsumen terhadap peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik, perlu mengatur pemenuhan standar peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ESDM 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Isi Permen ESDM Nomor 2 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG
PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin adalah modul surya yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalinnya dapat dalam bentuk monokristalin atau polikristalin.

  3. Produsen Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri dalam negeri yang memproduksi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

  4. Importir Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Importir adalah badan usaha yang melakukan impor Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk dipasarkan di dalam negeri dan merupakan perwakilan resmi dari produsen di luar negeri.

  5. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

  6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh komite akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

  7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada pemohon.

  8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dan melakukan kegiatan sertifikasi produk serta menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.

  9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

  10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

  12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II
PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

  1. SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diberlakukan sebagai standar wajib, yang terdiri atas:

    1. SNI IEC 61215-1:2016

      Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1: Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT);

    2. SNI IEC 61215-2:2016

      Modul Fotovoltaik (FV) terestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT); dan

    3. SNI IEC 61215-1-1:2016

      Modul Fotovoltaik (FV) terestrial– Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian Modul Fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1-1:2016, IDT).

  2. Produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dengan kriteria modul fotovoltaik yang dirakit dari sel fotovoltaik (photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels), wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) ex. 8541.40.22, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui pembubuhan Tanda SNI.

Pasal 4

  1. Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi produk:

    1. sampel uji penerbitan SPPT-SNI; dan/atau

    2. sampel uji untuk penelitian dan pengembangan.

  2. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk sampel uji penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dibuktikan dengan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI.

  3. Untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

  4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebelum dilaksanakan pengujian dan/atau penelitian dan pengembangan terhadap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

  5. Tata cara untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 5

  1. Produsen dan Importir wajib menerapkan SNI dengan membubuhkan Tanda SNI di setiap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

  2. Untuk dapat melakukan pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan Importir wajib memiliki SPPT-SNI.

  3. Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen dan Importir mengajukan Sertifikasi kepada LSPro yang telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.

Pasal 6

Tata cara dan proses Sertifikasi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

  1. LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat memiliki laboratorium uji sendiri atau bekerjasama dengan laboratorium uji pihak lain.

  2. Laboratorium uji sendiri atau laboratorium uji bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.

Pasal 8

  1. Dalam hal LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Direktur Jenderal dapat menunjuk LSPro dan/atau laboratorium uji yang belum dilakukan Akreditasi.

  2. Penunjukkan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

  3. Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

  4. Penunjukkan LSPro dan/atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LSPro dan/atau laboratorium uji yang telah dilakukan Akreditasi untuk ruang lingkup yang sejenis.

  5. Pimpinan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kegiatan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  6. Tata cara penunjukkan LSPro atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

  1. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

  3. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim yang berasal dari perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan instansi terkait.

Pasal 10

  1. Pembinaan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap:

    1. Produsen;

    2. Importir;

    3. LSPro dan laboratorium uji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan

    4. pengguna.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

    1. bimbingan administrasi dan teknis; dan

    2. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, forum pemangku kepentingan bidang energi, atau pameran.

Pasal 11

  1. Pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (1) dilaksanakan terhadap:

    1. Produsen; dan

    2. Importir

  2. Selain pengawasan terhadap Produsen dan Importir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan dilakukan terhadap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  3. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui uji petik Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang telah dimanfaatkan dan/atau yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Tata niaga peredaran dan importansi produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang wajib SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang sudah dimanfaatkan oleh pengguna sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak diwajibkan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar dan telah memiliki sertifikat IEC 61215 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib dilakukan Sertifikasi ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib memenuhi SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Permen ESDM 2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

Fotovoltaik Silikon Kristalin