Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK

SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

SIAK dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di tetapkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 4 November 2019 di Jakarta. Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 19 November 2019 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478.

Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK

Status, Mencabut

Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362) dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106, Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).
  4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 12);
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 184);

Isi Permendagri tentang SIAK

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
  3. Pengkajian SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK.
  4. Pengembangan SIAK adalah rangkaian kegiatan untuk penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.
  5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
  6. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  7. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
  8. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
  9. Satuan Kerja Pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota, unit pelaksana teknis, desa/kelurahan, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
  10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
  12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  14. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  15. Data Perseorangan adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
  16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
  17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  18. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Satuan Kerja Pelaksana untuk mendapatkan akses terhadap pusat data, pusat data cadangan dan SIAK sesuai dengan izin yang diberikan.
  19. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat keras, perangkat lunak, Basis Datadan perangkat pendukung pada Penyelenggara pusat yang menghimpun dan mengintegrasikan Data Kependudukan dari hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  20. Data Cadangan adalah Basis Data Kependudukan yang disalin ke dalam media penyimpanan data selain perangkat keras utama yang berfungsi untuk pengamanan dan digunakan untuk mengembalikan Basis Data Kependudukan apabila perangkat keras utama mengalami kegagalan fungsi.
  21. Pusat Data Cadangan adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat keras, perangkat lunak, Basis Data Cadangan dan perangkat pendukung pada Penyelenggara pusat yang berfungsi untuk pemulihan kejadian luar biasa/bencana yang tidak direncanakan pada Pusat Data guna menjamin keberlangsungan sistem.
  22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  23. Nomor Identitas Tunggal yang selanjutnya disingkat NIT adalah adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang berada di luar negeri.
  24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
  25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

SIAK bertujuan untuk:

  1. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  2. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
  3. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

BAB II
RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 3

  1. SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
    1. Basis Data;
    2. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
    3. sumber daya manusia;
    4. pemberi dan pemegang Hak Akses;
    5. lokasi Basis Data;
    6. pengelolaan Basis Data;
    7. pemeliharaan Basis Data;
    8. pengamanan Basis Data;
    9. pengawasan Basis Data;
    10. perangkat pendukung;
    11. tempat pelayanan;
    12. Pusat Data;
    13. Data Cadangan;
    14. Pusat Data Cadangan; dan
    15. jaringan komunikasi data.
  2. Selain unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat unsur penunjang meliputi:
    1. pusat Pengembangan SIAK; dan
    2. pusat bantuan layanan dan call center.

Bagian Kesatu
Basis Data

Pasal 4

  1. Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggunakan sistem Basis Data sangat besar dan terpusat.
  2. Sumber Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  2. Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    1. data wilayah; dan
    2. Data Perseorangan.

Pasal 6

  1. Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK.
  2. Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Pusat Data dan Pusat Data Cadangan Kementerian.
  3. Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Satuan Kerja Pelaksana sesuai dengan peruntukannya.
  4. Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  5. Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksana di tempat perekaman Data Kependudukan.

Pasal 7

  1. Data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
    1. nama dan kode wilayah provinsi;
    2. nama dan kode wilayah kabupaten/kota;
    3. nama dan kode wilayah kecamatan atau nama lainnya;
    4. nama dan kode wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya; dan
    5. nama dan kode wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  2. Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
    1. data Pendaftaran Penduduk; dan
    2. data Pencatatan Sipil.
  3. Data Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
    1. data keluarga;
    2. biodata Penduduk;
    3. biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    4. data biometrik.
  4. Data Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
    1. kelahiran;
    2. lahir mati;
    3. perkawinan
    4. pembatalan perkawinan;
    5. perceraian;
    6. pembatalan perceraian;
    7. kematian;
    8. pengangkatan anak;
    9. pengakuan anak;
    10. pengesahan anak;
    11. perubahan nama;
    12. perubahan status kewarganegaraan;
    13. peristiwa penting lainnya;
    14. pembetulan akta; dan
    15. pembatalan akta.

Pasal 8

  1. Data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
    1. data keluarga Penduduk; dan
    2. data keluarga WNI di luar wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia.
  2. Data keluarga Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari elemen data:
    1. nomor KK;
    2. nama kepala keluarga;
    3. alamat;
    4. nomor rukun tetangga;
    5. nomor rukun warga;
    6. dusun atau sebutan lainnya;
    7. kode pos; dan
    8. nomor telepon.
  3. Data keluarga WNI di luar wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari elemen data:
    1. nomor KK;
    2. nama kepala keluarga;
    3. alamat;
    4. kode pos negara; dan
    5. nomor telepon negara.

Pasal 9

  1. Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri dari data untuk:
    1. WNI; dan
    2. Orang Asing.
  2. Biodata Penduduk untuk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari elemen data:
    1. NIK/NIT;
    2. alamat sebelumnya;
    3. nomor paspor;
    4. tanggal berakhir paspor;
    5. nama lengkap;
    6. jenis kelamin;
    7. tempat lahir;
    8. tanggal/bulan/tahun lahir;
    9. kepemilikan akta lahir/surat lahir;
    10. nomor akta kelahiran;
    11. golongan darah;
    12. agama;
    13. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
    14. status perkawinan;
    15. akta perkawinan/buku nikah;
    16. nomor akta perkawinan/buku nikah;
    17. tanggal perkawinan;
    18. akta cerai/surat cerai;
    19. nomor akta perceraian/surat cerai;
    20. tanggal perceraian;
    21. status hubungan dalam keluarga;
    22. kelainan fisik dan mental;
    23. penyandang cacat;
    24. pendidikan terakhir;
    25. jenis pekerjaan;
    26. NIK ibu;
    27. nama lengkap ibu;
    28. NIK ayah;
    29. nama lengkap ayah;
    30. nama ketua rukun tetangga;
    31. nama ketua rukun warga;
    32. nomor KK;
    33. gelar agama;
    34. gelar akademis;
    35. gelar bangsawan;
    36. nomor kode provinsi;
    37. nomor kode kabupaten/kota;
    38. nomor kode kecamatan; dan
    39. nomor kode desa/kelurahan.
  3. Biodata Penduduk untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari elemen data:
    1. nomor KK;
    2. NIK;
    3. nama keluarga;
    4. nama pertama;
    5. jenis kelamin;
    6. tempat lahir;
    7. tanggal/bulan/tahun lahir;
    8. golongan darah;
    9. agama;
    10. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
    11. status perkawinan;
    12. status hubungan dalam keluarga;
    13. pendidikan terakhir;
    14. jenis pekerjaan;
    15. NIK ibu kandung;
    16. nama ibu kandung;
    17. NIK ayah;
    18. nama ayah;
    19. alamat keluarga;
    20. kewarganegaraan;
    21. kebangsaan;
    22. tanda tangan;
    23. gelar agama/kepercayaan;
    24. gelar akademis;
    25. gelar bangsawan;
    26. tanda tangan;
    27. asal kedatangan;
    28. tujuan kedatangan;
    29. nomor paspor;
    30. tanggal terbit paspor;
    31. tanggal berakhir paspor;
    32. dokumen imigrasi;
    33. nomor dokumen imigrasi;
    34. tempat dokumen imigrasi diterbitkan;
    35. tanggal dokumen imigrasi diterbitkan;
    36. tanggal berakhir dokumen imigrasi;
    37. tempat kedatangan pertama;
    38. tanggal kedatangan pertama;
    39. nama sponsor;
    40. alamat sponsor;
    41. tipe sponsor;
    42. nomor rukun tetangga sponsor;
    43. nomor rukun warga sponsor;
    44. kode pos sponsor;
    45. telepon sponsor.
    46. nomor kode provinsi;
    47. nomor kode kabupaten/kota;
    48. nomor kode kecamatan; dan
    49. nomor kode desa/kelurahan.

Pasal 10

Biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri dari elemen data:

  1. nama kepala keluarga;
  2. alamat di Indonesia;
  3. kode pos di Indonesia;
  4. rukun tetangga di Indonesia;
  5. rukun warga di Indonesia;
  6. telepon di Indonesia;
  7. nomor kode provinsi di Indonesia;
  8. nomor kode kabupaten/kota di Indonesia;
  9. nomor kode kecamatan di Indonesia;
  10. nomor kode desa/kelurahan di Indonesia
  11. alamat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  12. nama kota di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  13. nama provinsi atau negara bagian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  14. nama negara;
  15. kode pos di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  16. jumlah anggota keluarga;
  17. telepon di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  18. nomor kode negara;
  19. nomor kode kantor perwakilan Republik Indonesia;
  20. nama lengkap;
  21. NIK/NIT;
  22. alamat sebelumnya;
  23. nomor paspor;
  24. tanggal berakhir paspor;
  25. jenis kelamin;
  26. tempat lahir;
  27. umur;
  28. tanggal/bulan/tahun lahir;
  29. akta lahir;
  30. nomor akta kelahiran;
  31. golongan darah;
  32. agama;
  33. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  34. status perkawinan;
  35. akta perkawinan;
  36. nomor akta perkawinan;
  37. tanggal perkawinan;
  38. akta perceraian;
  39. nomor akta perceraian;
  40. tanggal perceraian;
  41. status hubungan dalam keluarga;
  42. kelainan fisik dan mental;
  43. penyandang cacat;
  44. pendidikan terakhir;
  45. pekerjaan;
  46. NIK ibu;
  47. nama ibu;
  48. NIK ayah;
  49. nama ayah;
  50. gelar akademis; dan
  51. gelar bangsawan.

Pasal 11

  1. Data biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
    1. sidik jari tangan;
    2. iris mata; dan
    3. pasfoto.
  2. Data Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Data Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nama lengkap;
  3. kewarganegaraan;
  4. jenis kelamin;
  5. tempat dilahirkan;
  6. tempat kelahiran;
  7. hari, tanggal, bulan, tahun lahir;
  8. waktu kelahiran;
  9. jenis kelahiran;
  10. urutan anak;
  11. penolong kelahiran;
  12. berat bayi lahir;
  13. panjang bayi lahir;
  14. domisili kelahiran bayi;
  15. NIK/NIT ibu;
  16. nama lengkap ibu;
  17. kewarganegaraan ibu;
  18. tempat lahir ibu;
  19. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
  20. pekerjaan ibu;
  21. alamat ibu;
  22. tanggal perkawinan;
  23. tanggal pencatatan perkawinan;
  24. NIK/NIT ayah;
  25. nama lengkap ayah;
  26. kewarganegaraan ayah;
  27. tempat lahir ayah;
  28. tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
  29. pekerjaan ayah;
  30. alamat ayah;
  31. NIK/NIT pelapor;
  32. nama lengkap pelapor;
  33. tempat lahir pelapor;
  34. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor;
  35. pekerjaan pelapor;
  36. alamat pelapor;
  37. NIK/NIT saksi I;
  38. nama lengkap saksi I;
  39. kewarganegaraan saksi I;
  40. tempat lahir saksi I
  41. tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
  42. pekerjaan saksi I;
  43. alamat saksi I;
  44. NIK/NIT saksi II;
  45. nama lengkap saksi II;
  46. kewarganegaraan saksi II;
  47. tempat lahir saksi II;
  48. tanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
  49. pekerjaan saksi II;
  50. alamat saksi II;
  51. nomor akta kelahiran;
  52. tanggal akta kelahiran;
  53. jenis pencatatan kelahiran;
  54. nama petugas pelayanan;
  55. nomenklatur, nama, NIP;
  56. tanda tangan pejabat Pencatatan Sipil;
  57. nomor surat keputusan kepala dinas;
  58. tanggal pelaporan kelahiran dari luar negeri; dan
  59. nomor surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar negeri.

Pasal 13

Data lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, terdiri dari elemen data:

  1. lamanya dalam kandungan;
  2. jenis kelamin;
  3. tanggal lahir mati;
  4. jenis kelahiran;
  5. urutan anak;
  6. tempat dilahirkan;
  7. penolong kelahiran;
  8. sebab lahir mati;
  9. yang menentukan kematian;
  10. tempat kelahiran;
  11. NIK/NIT ibu;
  12. nama lengkap ibu;
  13. kewarganegaraan ibu;
  14. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
  15. pekerjaan ibu;
  16. alamat ibu;
  17. tanggal perkawinan;
  18. tanggal pencatatan perkawinan;
  19. NIK/NIT ayah;
  20. nama lengkap ayah;
  21. kewarganegaraan ayah;
  22. tempat lahir ayah;
  23. tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
  24. pekerjaan ayah;
  25. alamat ayah;
  26. NIK/NIT pelapor;
  27. nama lengkap pelapor;
  28. tempat lahir pelapor;
  29. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor;
  30. pekerjaan pelapor;
  31. alamat pelapor;
  32. nama petugas pelayanan; dan
  33. nomor surat keterangan lahir mati.

Pasal 14

Data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT suami;
  2. nomor KK suami;
  3. nomor paspor suami;
  4. nama lengkap suami;
  5. kewarganegaraan suami;
  6. tempat lahir suami;
  7. tanggal, bulan, tahun lahir suami;
  8. alamat suami;
  9. pendidikan terakhir suami;
  10. agama/kepercayaan suami;
  11. nama organisasi penghayat kepercayaan;
  12. pekerjaan suami;
  13. suami sebagai anak ke;
  14. status kawin suami sebelum perkawinan ini;
  15. perkawinan suami yang ke;
  16. istri suami yang ke (bagi yang poligami);
  17. NIK/NIT ayah dari suami;
  18. nama lengkap ayah dari suami;
  19. kewarganegaraan ayah dari suami;
  20. agama/kepercayaan ayah dari suami;
  21. nama organisasi kepercayaan;
  22. tempat lahir ayah dari suami;
  23. tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari suami;
  24. alamat ayah dari suami;
  25. pekerjaan ayah dari suami;
  26. NIK/NIT ibu dari suami;
  27. nama lengkap ibu dari suami;
  28. kewarganegaraan ibu dari suami;
  29. agama/kepercayaan ibu dari suami;
  30. nama organisasi kepercayaan;
  31. tempat lahir ibu dari suami;
  32. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari suami;
  33. alamat ibu dari suami;
  34. pekerjaan ibu dari suami;
  35. NIK/NIT istri;
  36. nomor KK istri;
  37. nomor paspor istri;
  38. nama lengkap istri;
  39. kewarganegaraan istri;
  40. tempat lahir istri;
  41. tanggal, bulan, tahun lahir istri;
  42. alamat istri;
  43. pendidikan terakhir istri;
  44. agama/kepercayaan istri;
  45. nama organisasi penghayat kepercayaan;
  46. pekerjaan istri;
  47. istri sebagai anak ke;
  48. status kawin istri sebelum perkawinan ini;
  49. perkawinan istri yang ke;
  50. NIK/NIT ayah dari istri;
  51. nama lengkap ayah dari istri;
  52. kewarganegaraan ayah dari istri;
  53. agama/kepercayaan ayah dari istri;
  54. nama organisasi kepercayaan;
  55. tempat lahir ayah dari istri;
  56. tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari istri;
  57. alamat ayah dari istri;
  58. pekerjaan ayah dari istri;
  59. NIK/NIT ibu dari istri;
  60. nama lengkap ibu dari istri;
  61. kewarganegaraan ibu dari istri;
  62. agama/kepercayaan ibu dari istri;
  63. nama organisasi kepercayaan;
  64. tempat lahir ibu dari istri;
  65. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari istri;
  66. alamat ibu dari istri;
  67. pekerjaan ibu dari istri;
  68. NIK/NIT saksi I;
  69. nama lengkap saksi I;
  70. kewarganegaraan saksi I;
  71. agama/kepercayaan saksi I;
  72. nama organisasi kepercayaan;
  73. tempat lahir saksi I;
  74. tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
  75. alamat saksi I;
  76. pekerjaan saksi I;
  77. NIK/NIT saksi II;
  78. nama lengkap saksi II;
  79. kewarganegaraan saksi II;
  80. agama/kepercayaan saksi II;
  81. nama organisasi kepercayaan;
  82. tempat lahir saksi II;
  83. tanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
  84. alamat saksi II;
  85. pekerjaan saksi II;
  86. tanggal pemberkatan perkawinan;
  87. hari, tanggal, bulan, tahun melaporkan perkawinan;
  88. waktu melaporkan perkawinan;
  89. agama/kepercayaan;
  90. nama/organisasi kepercayaan;
  91. nama lembaga peradilan;
  92. nomor putusan/penetapan pengadilan;
  93. tanggal putusan/penetapan pengadilan;
  94. nama pemuka agama/pemuka kepercayaan;
  95. izin perwakilan bagi WNA/nomor;
  96. jumlah anak yang telah diakui dan disahkan;
  97. nama anak;
  98. nomor, tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak;
  99. nama notaris, nomor dan tanggal, bulan dan tahun akta notaris mengenai perjanjian perkawinan;
  100. nomor akta kawin;
  101. tanggal akta perkawinan;
  102. tanggal cetak kutipan akta perkawinan;
  103. nama petugas pelayanan; dan
  104. nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 15

Data pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT suami;
  2. nomor KK suami;
  3. nomor paspor suami;
  4. nama lengkap suami;
  5. kewarganegaraan suami;
  6. tempat lahir suami;
  7. tanggal, bulan, tahun lahir suami;
  8. alamat suami;
  9. pendidikan terakhir suami;
  10. agama/kepercayaan suami;
  11. nama organisasi penghayat kepercayaan;
  12. pekerjaan suami;
  13. perkawinan suami yang ke;
  14. istri suami yang ke (bagi yang poligami);
  15. NIK/NIT ayah dari suami;
  16. nama lengkap ayah dari suami;
  17. kewarganegaraan ayah dari suami;
  18. agama/kepercayaan ayah dari suami;
  19. nama organisasi kepercayaan;
  20. tempat lahir ayah dari suami;
  21. tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari suami;
  22. alamat ayah dari suami;
  23. pekerjaan ayah dari suami;
  24. NIK/NIT ibu dari suami;
  25. nama lengkap ibu dari suami;
  26. kewarganegaraan ibu dari suami;
  27. agama/kepercayaan ibu dari suami;
  28. nama organisasi kepercayaan;
  29. tempat lahir ibu dari suami;
  30. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari suami;
  31. alamat ibu dari suami;
  32. pekerjaan ibu dari suami;
  33. NIK/NIT istri;
  34. nomor KK istri;
  35. nomor paspor istri;
  36. nama lengkap istri;
  37. kewarganegaraan istri;
  38. tempat lahir istri;
  39. tanggal, bulan, tahun lahir istri;
  40. alamat istri;
  41. pendidikan terakhir istri;
  42. agama/kepercayaan istri;
  43. nama organisasi penghayat kepercayaan;
  44. pekerjaan istri;
  45. perkawinan istri yang ke;
  46. NIK/NIT ayah dari istri;
  47. nama lengkap ayah dari istri;
  48. kewarganegaraan ayah dari istri;
  49. agama/kepercayaan ayah dari istri;
  50. nama organisasi kepercayaan;
  51. tempat lahir ayah dari istri;
  52. tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari istri;
  53. alamat ayah dari istri;
  54. pekerjaan ayah dari istri;
  55. NIK/NIT ibu dari istri;
  56. nama lengkap ibu dari istri;
  57. kewarganegaraan ibu dari istri;
  58. agama/kepercayaan ibu dari istri;
  59. nama organisasi kepercayaan;
  60. tempat lahir ibu dari istri;
  61. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari istri;
  62. alamat ibu dari istri;
  63. pekerjaan ibu dari istri;
  64. tanggal perkawinan secara agama yang dibatalkan;
  65. nomor akta dan tanggal perkawinan yang dibatalkan;
  66. nomor, tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan;
  67. alasan pembatalan;
  68. nama pengadilan;
  69. nomor putusan/penetapan pengadilan;
  70. tanggal putusan/penetapan pengadilan;
  71. nama petugas pelayanan;
  72. nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat Pencatatan Sipil; dan
  73. tanggal pelaporan perkawinan jika akta perkawinan terbit di luar negeri.

Pasal 16

Data Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, terdiri dari elemen data:

  1. NIK bekas suami;
  2. nomor KK bekas suami;
  3. nomor paspor bekas suami;
  4. nama lengkap bekas suami;
  5. kewarganegaraan bekas suami;
  6. tempat lahir bekas suami;
  7. tanggal, bulan, tahun lahir bekas suami;
  8. alamat bekas suami;
  9. pendidikan terakhir bekas suami;
  10. agama/kepercayaan bekas suami;
  11. pekerjaan bekas suami;
  12. perceraian suami yang ke;
  13. NIK/NIT bekas istri;
  14. nomor KK bekas istri;
  15. nomor paspor bekas istri;
  16. nama lengkap bekas istri;
  17. kewarganegaraan bekas istri;
  18. tempat lahir bekas istri;
  19. tanggal, bulan, tahun lahir bekas istri;
  20. alamat bekas istri;
  21. pendidikan terakhir bekas istri;
  22. agama/kepercayaan bekas istri;
  23. pekerjaan bekas istri;
  24. perceraian istri yang ke;
  25. yang mengajukan perceraian;
  26. nomor akta kawin;
  27. tanggal akta kawin;
  28. tempat pencatatan perkawinan;
  29. nomor putusan pengadilan;
  30. tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan;
  31. nama pengadilan;
  32. tempat kedudukan lembaga peradilan;
  33. nomor, tanggal, bulan, tahun surat keterangan panitera pengadilan yang menyatakan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  34. hari, tanggal, bulan, tahun melapor;
  35. domisili perceraian;
  36. nomor akta perceraian;
  37. nama petugas pelayanan;
  38. nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat Pencatatan Sipil;
  39. nama dan tanda tangan pelapor; dan
  40. tanggal pelaporan perkawinan jika akta perkawinan terbit di luar negeri.

Pasal 17

Data pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT suami;
  2. nomor KK suami;
  3. nama lengkap suami;
  4. kewarganegaraan suami;
  5. tempat lahir suami;
  6. tanggal, bulan, tahun suami;
  7. alamat suami;
  8. pendidikan terakhir suami;
  9. agama/kepercayaan suami;
  10. nama organisasi kepercayaan;
  11. pekerjaan suami;
  12. perceraian yang ke;
  13. perkawinan yang ke;
  14. istri yang ke (bagi yang berpoligami);
  15. NIK/NIT istri;
  16. nomor KK istri;
  17. nama lengkap istri;
  18. kewarganegaraan istri;
  19. tempat lahir istri;
  20. tanggal, bulan, tahun istri;
  21. alamat istri;
  22. pendidikan terakhir istri;
  23. agama/kepercayaan istri;
  24. nama organisasi kepercayaan;
  25. pekerjaan istri;
  26. perceraian yang ke;
  27. perkawinan yang ke;
  28. jumlah anak;
  29. yang mengajukan pembatalan perceraian;
  30. nomor akta perkawinan;
  31. tanggal, bulan, tahun akta perkawinan;
  32. tempat pencatatan perkawinan;
  33. nomor akta perceraian;
  34. tanggal, bulan, tahun akta perceraian;
  35. nomor putusan pengadilan;
  36. tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan;
  37. nama pengadilan;
  38. kedudukan lembaga peradilan;
  39. tanggal, bulan, tahun pelaporan perceraian jika perceraian terjadi di luar negeri;
  40. nama petugas pelayanan; dan
  41. nomor surat keterangan pembatalan perceraian.

Pasal 18

Data kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nama lengkap;
  3. kewarganegaraan;
  4. jenis kelamin;
  5. tanggal, bulan, tahun lahir;
  6. tempat lahir;
  7. agama/kepercayaan;
  8. pekerjaan;
  9. alamat;
  10. anak ke;
  11. hari, tanggal, bulan, tahun kematian;
  12. waktu kematian;
  13. sebab kematian;
  14. tempat kematian;
  15. yang menerangkan kematian;
  16. NIK/NIT ayah;
  17. nama lengkap ayah;
  18. kewarganegaraan ayah;
  19. tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
  20. pekerjaan ayah;
  21. alamat ayah;
  22. NIK/NIT ibu;
  23. nama lengkap ibu;
  24. kewarganegaraan ibu;
  25. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
  26. pekerjaan ibu;
  27. alamat ibu;
  28. NIK/NIT pelapor;
  29. nama lengkap pelapor;
  30. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor;
  31. pekerjaan pelapor;
  32. alamat pelapor;
  33. kewarganegeraan saksi I;
  34. NIK/NIT saksi I;
  35. nama lengkap saksi I;
  36. tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
  37. pekerjaan saksi I;
  38. alamat saksi I;
  39. kewarganegaraan saksi II;
  40. NIK/NIT saksi II;
  41. nama lengkap saksi II;
  42. tanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
  43. pekerjaan saksi II; dan
  44. alamat saksi II.

Pasal 19

Data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf h, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nama lengkap anak angkat;
  3. tempat lahir anak angkat;
  4. tanggal, bulan, tahun lahir anak angkat;
  5. jenis kelamin anak angkat;
  6. alamat anak angkat;
  7. agama/kepercayaan anak angkat;
  8. nomor akta kelahiran anak angkat;
  9. tanggal, bulan, tahun penerbitan akta kelahiran;
  10. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang menerbitkan akta kelahiran;
  11. NIK/NIT ibu kandung;
  12. nomor KK ibu kandung;
  13. nomor akta perkawinan;
  14. nama lengkap ibu kandung;
  15. kewarganegaraan ibu kandung;
  16. tempat lahir ibu kandung;
  17. tanggal lahir ibu kandung;
  18. alamat ibu kandung;
  19. agama/kepercayaan;
  20. pekerjaan ibu kandung;
  21. NIK/NIT ayah kandung;
  22. nomor KK ayah kandung;
  23. nomor akta perkawinan;
  24. nama lengkap ayah kandung;
  25. kewarganegaraan ayah kandung;
  26. tempat lahir ayah kandung;
  27. tanggal lahir ayah kandung;
  28. alamat ayah kandung;
  29. agama/kepercayaan ayah kandung;
  30. pekerjaan ayah kandung;
  31. NIK/NIT ibu (orang yang mengangkat);
  32. nomor KK ibu (orang yang mengangkat);
  33. nomor akta perkawinan ibu (orang yang mengangkat);
  34. nama lengkap ibu(orang yang mengangkat);
  35. kewarganegaraan ibu (orang yang mengangkat);
  36. nomor paspor ibu (orang yang mengangkat);
  37. tempat lahir ibu (orang yang mengangkat);
  38. tanggal lahir ibu (orang yang mengangkat);
  39. alamat ibu (orang yang mengangkat);
  40. agama/kepercayaan ibu (orang yang mengangkat);
  41. pekerjaan ibu (orang yang mengangkat);
  42. NIK/NIT ayah (orang yang mengangkat);
  43. nomor KK ayah (orang yang mengangkat);
  44. nomor akta perkawinan ayah (orang yang mengangkat);
  45. nama lengkap ayah (orang yang mengangkat);
  46. kewarganegaraan ayah (orang yang mengangkat);
  47. nomor paspor ayah (orang yang mengangkat);
  48. tempat lahir ayah (orang yang mengangkat);
  49. tanggal lahir ayah (orang yang mengangkat);
  50. alamat ayah (orang yang mengangkat);
  51. agama/kepercayaan ayah (orang yang mengangkat);
  52. pekerjaan ayah (orang yang mengangkat);
  53. nomor penetapan pengadilan;
  54. tanggal, bulan, tahun penetapan pengadilan;
  55. nama pengadilan;
  56. kedudukan pengadilan;
  57. petugas pelayanan;
  58. nonemklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat pencatatan sipil;
  59. nomor surat keterangan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri;
  60. nama perwakilan yang menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak;
  61. tempat dikukuhkan surat keterangan pengangkatan anak;
  62. tanggal dikukuhkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
  63. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Pasal 20

Data pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf i, terdiri dari elemen data:

  1. NIK /NIT;
  2. nama lengkap anak;
  3. tempat lahir anak;
  4. tanggal lahir anak;
  5. jenis kelamin anak;
  6. alamat anak;
  7. agama/kepercayaan;
  8. anak ke;
  9. nomor akta kelahiran;
  10. tanggal/bulan/tahun penerbitan akta kelahiran;
  11. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang menerbitkan akta kelahiran;
  12. NIK/NIT ibu;
  13. nomor KK ibu;
  14. nama lengkap ibu;
  15. kewarganegaraan ibu;
  16. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
  17. pekerjaan ibu;
  18. alamat ibu;
  19. NIK/NIT ayah (yang mengakui anak);
  20. nama lengkap ayah (yang mengakui anak);
  21. kewarganegaraan ayah (yang mengakui anak);
  22. tanggal, bulan, tahun lahir ayah (yang mengakui anak);
  23. pekerjaan ayah (yang mengakui anak);
  24. alamat ayah (yang mengakui anak);
  25. NIK/NIT saksi I;
  26. nama lengkap saksi I;
  27. kewarganegaraan saksi I;
  28. tempat lahir saksi I;
  29. tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
  30. pekerjaan saksi I;
  31. alamat saksi I;
  32. NIK/NIT saksi II;
  33. nama lengkap saksi II;
  34. kewarganegaraan saksi II;
  35. tempat lahir saksi II;
  36. tanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
  37. pekerjaan saksi II;
  38. alamat saksi II;
  39. nomor putusan/penetapan pengadilan;
  40. tanggal putusan/penetapan pengadilan;
  41. nama pengadilan; dan
  42. kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 21

Data pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf j, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT anak;
  2. nama lengkap anak;
  3. tempat lahir anak;
  4. tanggal lahir anak;
  5. jenis kelamin anak;
  6. alamat anak;
  7. agama/kepercayaan anak;
  8. anak ke;
  9. nomor akta kelahiran anak;
  10. tanggal/bulan/tahun penerbitan akta kelahiran;
  11. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang menerbitkan akta kelahiran;
  12. NIK/NIT ibu kandung;
  13. nomor KK Ibu kandung;
  14. nama lengkap ibu kandung;
  15. kewarganegaraan ibu kandung;
  16. tanggal, bulan, tahun lahir ibu kandung;
  17. pekerjaan ibu kandung;
  18. alamat ibu kandung;
  19. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  20. NIK/NIT ayah kandung;
  21. nama lengkap ayah kandung;
  22. kewarganegaraan ayah kandung;
  23. tanggal, bulan, tahun lahir ayah kandung;
  24. pekerjaan ayah kandung;
  25. alamat ayah kandung;
  26. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  27. NIK/NIT saksi I;
  28. nama lengkap saksi I;
  29. kewarganegaraan saksi I;
  30. tempat lahir saksi II;
  31. tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
  32. pekerjaan saksi I;
  33. alamat saksi I;
  34. NIK/NIT saksi II;
  35. nama lengkap saksi II;
  36. kewarganegaraan saksi II;
  37. tempat lahir saksi II;
  38. tanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
  39. pekerjaan saksi II;
  40. alamat saksi II;
  41. nomor putusan/penetapan pengadilan;
  42. tanggal putusan/penetapan pengadilan;
  43. nama pengadilan; dan
  44. kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 22

Data perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf k, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nomor KK;
  3. nama lama;
  4. nama baru;
  5. nomor akta-akta Pencatatan Sipil;
  6. tanggal/bulan/tahun penerbitan akta-akta Pencatatan Sipil;
  7. instansi pelaksana/kantor perwakilan/instansi negara lain yang menerbitkan akta-akta Pencatatan Sipil;
  8. NIK/NIT orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  9. nomor KK orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  10. nama lengkap orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  11. kewarganegaraan orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  12. tempat lahir orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  13. tanggal, bulan, tahun lahir orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  14. pekerjaan orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  15. alamat orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  16. nomor putusan pengadilan;
  17. tanggal/bulan/tahun;
  18. putusan pengadilan; dan
  19. nama pengadilan kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 23

Data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf l, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nomor KK;
  3. nama lengkap;
  4. tempat lahir;
  5. tanggal, bulan, tahun lahir;
  6. jenis kelamin;
  7. alamat;
  8. agama/kepercayaan;
  9. nomor akta-akta Pencatatan Sipil;
  10. tanggal/bulan/tahun penerbitan akta-akta Pencatatan Sipil;
  11. instansi pelaksana/kantor perwakilan/instansi negara lain yang menerbitkan akta-akta Pencatatan Sipil;
  12. kewarganegaraan lama;
  13. kewarganegaraan baru;
  14. nama suami atau istri;
  15. NIK suami atau istri;
  16. nomor paspor;
  17. nomor avidafit;
  18. nomor keputusan presiden;
  19. tanggal/bulan/tahun keputusan presiden;
  20. nomor berita acara sumpah;
  21. tanggal/bulan/tahun berita acara sumpah;
  22. nomor keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
  23. tanggal/bulan/tahun keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 24

Data peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf m, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nomor KK;
  3. nama lengkap;
  4. nomor akta kelahiran;
  5. jenis kelamin lama;
  6. jenis kelamin baru;
  7. tempat kelahiran;
  8. tanggal kelahiran;
  9. alamat;
  10. pendidikan terakhir;
  11. agama/kepercayaan;
  12. pekerjaan;
  13. kewarganegaraan;
  14. nomor putusan pengadilan;
  15. tanggal putusan pengadilan;
  16. nama pengadilan; dan
  17. kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 25

Data pembetulan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf n, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nomor KK;
  3. nama lengkap;
  4. nomor akta yang akan dibetulkan/ditarik;
  5. tempat kelahiran;
  6. tanggal kelahiran;
  7. alamat;
  8. agama/kepercayaan;
  9. jenis kelamin;
  10. kewarganegaraan;
  11. NIK/NIT orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  12. nomor KK orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  13. nama lengkap orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  14. kewarganegaraan orangtua/wali (bagi yang dibawah umur) ;
  15. tempat lahir orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  16. tanggal, bulan, tahun lahir orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  17. pekerjaan orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  18. alamat orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
  19. nomor putusan pengadilan;
  20. tanggal putusan pengadilan;
  21. nama pengadilan; dan
  22. kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 26

Data pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf o, terdiri dari elemen data:

  1. NIK/NIT;
  2. nomor KK;
  3. akta yang dibatalkan;
  4. nomor akta yang dibatalkan;
  5. nama lengkap;
  6. jenis kelamin;
  7. tempat lahir;
  8. tanggal, bulan, tahun lahir;
  9. alamat;
  10. pendidikan terakhir;
  11. agama/kepercayaan;
  12. pekerjaan;
  13. kewarganegaraan;
  14. nomor putusan pengadilan;
  15. tanggal/bulan/tahun putusan pengadilan;
  16. nama pengadilan; dan
  17. kedudukan lembaga pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal terdapat penambahan selain elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 12 sampai dengan Pasal 26 berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

  1. perangkat keras;
  2. perangkat lunak; dan
  3. jaringan komunikasi data.

Pasal 29

  1. Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari:
    1. server utama pada Pusat Data;
    2. server cadangan pada Pusat Data Cadangan;
    3. perangkat penyimpanan data pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
    4. perangkat tape backup pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
    5. perangkat keras jaringan komputer pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana;
    6. komputer kerja pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana;
    7. perangkat keras pendukung catu daya (power supply) pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
    8. perangkat pendukung di Satuan Kerja Pelaksana antara lain printer, alat pemindai, alat perekam pasfoto, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el, alat pencetak KTP-el; dan
    9. perangkat pendukung lainnya.
  2. Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu perangkat perekam pasfoto, perekam sidik jari tangan, perekam iris mata, perekam tanda tangan, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el serta alat pencetak KTP-el melalui proses uji kualitas dan kompabilitas oleh melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri dari:
    1. sistem operasi berlisensi dan sistem operasi dengan sumber terbuka;
    2. program pendukung berlisensi dan dengan program pendukung sumber terbuka;
    3. sistem Basis Data berlisensi dan sumber terbuka;
    4. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan;
    5. program aplikasi SIAK; dan
    6. sistem aplikasi biometrik KTP-el.
  4. Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri dari:
    1. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
    2. media jaringan tertutup; dan
    3. media jaringan tertutup di atas jaringan publik.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

  1. pejabat administrator yang membidangi:
    1. Pusat Data dan Pusat Data Cadangan; dan
    2. pengelolaan data SIAK.
    melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata kerja.
  2. pejabat pengawas yang membidangi:
    1. Pusat Data;
    2. Pusat Data Cadangan;
    3. aplikasi SIAK;
    4. jaringan komunikasi data;
    5. pengolahan Data Kependudukan; dan
    6. penyajian Data Kependudukan.
    melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata kerja.
  3. manajer pusat Pengembangan SIAK;
  4. manajer pusat pelayanan bantuan dan call center;
  5. supervisor pelayanan bantuan;
  6. supervisor pelayanan call center;
  7. administrator Basis Data SIAK;
  8. administrator aplikasi SIAK;
  9. administrator perangkat keras pusat Pengembangan SIAK;
  10. administrator jaringan pusat Pengembangan SIAK;
  11. administrator perangkat keras Pusat Data;
  12. administrator perangkat keras Pusat Data Cadangan;
  13. administrator jaringan Pusat Data;
  14. administrator jaringan Pusat Data Cadangan;
  15. administrator pengelolaan data SIAK;
  16. administrator pengelolaan SIAK di Satuan Kerja Pelaksana;
  17. instruktur pelatihan SIAK;
  18. verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana;
  19. operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana; dan
  20. tenaga pendukung operasional SIAK.

Pasal 31

  1. Manajer pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, melekat pada pejabat administrator yang membidangi pengkajian dan Pengembangan SIAK.
  2. Manajer pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk bertanggung jawab terhadap operasional perangkat pusat Pengembangan SIAK, pengkajian dan Pengembangan SIAK.

Pasal 32

  1. Manajer pusat pelayanan bantuan dan call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, melekat pada pejabat administrator yang membidangi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Manajer pusat pelayanan bantuan dan call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk bertanggung jawab terhadap operasional pusat pelayanan bantuan dan call center.

Pasal 33

  1. Supervisor pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, melekat pada pejabat pengawas yang membidangi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Supervisor pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. mengidentifikasi permasalahan layanan bantuan yang digunakan secara komprehensif;
    2. memantau terhadap kinerja layanan bantuan secara optimal; dan
    3. melakukan pengawasan terhadap beroperasinya layanan bantuan yang digunakan.

Pasal 34

  1. Supervisor pelayanan call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, melekat pada pejabat pengawas yang membidangi sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Supervisor pelayanan call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. mengidentifikasi permasalahan layanan call center yang digunakan secara komprehensif;
    2. memantau terhadap kinerja layanan call center secara optimal; dan
    3. melakukan pengawasan terhadap beroperasinya layanan call center yang digunakan.

Pasal 35

  1. Administrator Basis Data SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi Pengembangan SIAK.
  2. Administrator Basis Data SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem Basis Data;
    2. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem Basis Data;
    3. memantau akses dan optimalisasi kinerja terhadap Basis Data;
    4. menyimpan Data Cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
    5. melakukan pemulihan Basis Data; dan
    6. membuat dan menonaktifkan Hak Akses atas persetujuan pejabat pengawas yang membidangi aplikasi SIAK.

Pasal 36

  1. Administrator aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi aplikasi SIAK.
  2. Administrator aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. melakukan pemeliharaan integritas sistem aplikasi SIAK;
    2. melakukan pengamanan dan pengawasan aplikasi SIAK;
    3. memantau akses dan optimalisasi kinerja terhadap aplikasi SIAK;
    4. menyimpan cadangan aplikasi SIAK ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
    5. melakukan pemulihan aplikasi SIAK;
    6. membuat dan menonaktifkan Hak Akses atas persetujuan pejabat pengawas aplikasi SIAK; dan
    7. melakukan pemutakhiran versi aplikasi SIAK atas persetujuan pejabat pengawas yang membidangi aplikasi SIAK.

Pasal 37

  1. Administrator perangkat keras pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi infrastruktur pada pusat Pengembangan SIAK.
  2. Administrator perangkat keras pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menginventarisasi perangkat keras pusat Pengembangan SIAK;
    2. mengidentifikasi permasalahan perangkat keras pusat Pengembangan SIAK yang digunakan secara komprehensif;
    3. memantau kinerja perangkat keras pusat Pengembangan SIAK secara optimal;
    4. mengawasi terhadap pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat keras pusat Pengembangan SIAK yang digunakan; dan
    5. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas yang membidangi jaringan komunikasi data.

Pasal 38

  1. Administrator jaringan pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi jaringan komunikasi data.
  2. Administrator jaringan pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menginventarisasi jaringan pusat Pengembangan SIAK;
    2. mengidentifikasi permasalahan jaringan pusat Pengembangan SIAK yang digunakan secara komprehensif;
    3. memantau kinerja jaringan pusat Pengembangan SIAK secara optimal;
    4. mengawasi pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya jaringan pusat Pengembangan SIAK yang digunakan; dan
    5. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas yang membidangi jaringan komunikasi data

Pasal 39

  1. Administrator perangkat keras Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi infrastruktur pada Pusat Data.
  2. Administrator perangkat keras Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menginventarisasi perangkat keras Pusat Data;
    2. mengidentifikasi permasalahan perangkat keras Pusat Data yang digunakan secara komprehensif;
    3. memantau kinerja perangkat keras Pusat Data secara optimal;
    4. mengawasi pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat keras Pusat Data yang digunakan; dan
    5. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas yang membidangi Pusat Data.

Pasal 40

  1. Administrator perangkat keras Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi infrastruktur pada Pusat Data Cadangan.
  2. Administrator perangkat keras Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menginventarisasi perangkat keras Pusat Data Cadangan;
    2. mengidentifikasi permasalahan perangkat keras Pusat Data Cadangan yang digunakan secara komprehensif;
    3. memantau kinerja perangkat keras Pusat Data Cadangan secara optimal;
    4. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat keras Pusat Data Cadangan yang digunakan; dan
    5. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas yang membidangi Pusat Data Cadangan.

Pasal 41

  1. Administrator jaringan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi jaringan Pusat Data.
  2. Administrator jaringan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menginventarisasi perangkat jaringan Pusat Data;
    2. mengidentifikasi permasalahan perangkat jaringan Pusat Data yang digunakan secara komprehensif;
    3. memantau kinerja perangkat jaringan Pusat Data secara optimal;
    4. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat jaringan Pusat Data yang digunakan; dan
    5. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas yang membidangi Pusat Data.

Pasal 42

  1. Administrator jaringan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi jaringan pada Pusat Data Cadangan.
  2. Administrator jaringan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menginventarisasi perangkat jaringan Pusat Data Cadangan;
    2. mengidentifikasi permasalahan perangkat jaringan Pusat Data Cadangan yang digunakan secara komprehensif;
    3. memantau kinerja perangkat jaringan Pusat Data Cadangan secara optimal;
    4. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat jaringan Pusat Data Cadangan yang digunakan; dan
    5. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas yang membidangi Pusat Data Cadangan.

Pasal 43

  1. Administrator pengelolaan data SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf o, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi pengelolaan data SIAK.
  2. Administrator pengelolaan data SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. menjaga akurasi dan konsistensi data Penduduk di dalam Basis Data Kependudukan;
    2. melakukan verifikasi dan validasi data; dan
    3. melakukan pengolahan data untuk penyajian dan pemanfaatan data berskala nasional.

Pasal 44

  1. Administrator pengelolaan SIAK Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p, melekat pada Satuan Kerja Pelaksana yang membidangi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.
  2. Administrator pengelolaan SIAK Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. melakukan pengelolaan operasional SIAK di Satuan Kerja Pelaksana;
    2. melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak di Satuan Kerja Pelaksana;
    3. melakukan pengelolaan perangkat jaringan di Satuan Kerja Pelaksana;
    4. melakukan pelaporan penyajian data di Satuan Kerja Pelaksana melalui aplikasi SIAK;
    5. melakukan pelaporan permasalahan operasional SIAK pada pusat layanan bantuan; dan
    6. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan adminstrasi kependudukan melalui aplikasi SIAK ke pusat.

Pasal 45

  1. Instruktur pelatihan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf q, yaitu aparatur sipil negara yang telah mengikuti pelatihan bidang SIAK.
  2. Instruktur pelatihan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
    1. melakukan pelatihan operasional SIAK;
    2. mengawasi pelaksanaan pelatihan operasional SIAK; dan
    3. memberikan penilaian ujian pelatihan operasional SIAK.

Pasal 46

  1. Verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf r, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.
  2. Verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan Administrasi Kependudukan dengan hasil input operator SIAK;
    2. memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator SIAK; dan
    3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan Dokumen Kependudukan.

Pasal 47

  1. Operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf s, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi operasional SIAK.
  2. Operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. melakukan perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
    2. melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan.

Pasal 48

  1. Tenaga pendukung operasional SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf t, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi operasional SIAK.
  2. Tenaga pendukung operasional SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat keras, perangkat jaringan komputer, perangkat pendingin ruangan, perangkat catu daya listrik dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 49

  1. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, melakukan pelaporan pada pejabat langsung di atasnya sesuai dengan tugasnya.
  2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas.

Pasal 50

Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), belum dapat dipenuhi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), belum dapat dipenuhi oleh gubernur dan bupati/wali kota, pengisian sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

  1. mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia; dan
  2. mempekerjakan pegawai negeri sipil dari lembaga pemerintah lainnya/perangkat daerah lainnya, perguruan tinggi atau tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberi dan Pemegang Hak Akses

Pasal 51

  1. Menteri selaku pemberi dan pemegang Hak Akses SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.
  2. Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab pemberi dan pemegang Hak Akses.
  3. Hak Akses SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Hak Akses untuk Penyelenggara dan Satuan Kerja Pelaksana.

Pasal 52

  1. Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), terdiri dari:
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
    3. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf o.
  2. Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), terdiri dari sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p, huruf r, dan huruf s.
  3. Sumber daya manusia Penyelenggara dan Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang menggunakan Hak Akses pada saat tidak menjabat.
  4. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaporkan perubahan Hak Akses Penyelenggara kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  5. Kepala Satuan Kerja Pelaksana melaporkan perubahan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada atasan langsung.
  6. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digunakan sebagai penunjukan kepada pemegang Hak Akses baru.

Bagian Kelima
Lokasi Basis Data

Pasal 53

Lokasi Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Basis Data

Pasal 54

Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 55

Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari:

  1. sistem operasi;
  2. sistem Basis Data;
  3. sistem pengamanan perangkat lunak dan perangkat pengaman jaringan;
  4. aplikasi SIAK;
  5. sistem biometrik; dan
  6. program pendukung.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Basis Data

Pasal 56

Pemeliharaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:

  1. Basis Data;
  2. perangkat keras;
  3. perangkat lunak;
  4. jaringan komunikasi data;
  5. Pusat Data;
  6. Data Cadangan; dan
  7. Pusat Data Cadangan.

Pasal 57

Pemeliharaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan dengan cara penambahan, pembaharuan dan penghapusan data dalam Basis Data.

Pasal 58

  1. Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri dari:
    1. Pusat Data dan Pusat Data Cadangan; dan
    2. Satuan Kerja Pelaksana.
  2. Pemeliharaan perangkat keras pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperpanjang dukungan teknik tahunan terhadap:
    1. perangkat server;
    2. rak server dan perangkat jaringan komputer;
    3. perangkat penyimpanan data;
    4. perangkat penyimpanan Data Cadangan;
    5. perangkat jaringan komputer; dan
    6. perangkat komputer.
  3. Pemeliharaan perangkat keras pada Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperpanjang dukungan teknik tahunan terhadap:
    1. perangkat komputer;
    2. perangkat jaringan komputer;
    3. perangkat perekaman biometrik;
    4. perangkat pencetakan Dokumen Kependudukan;
    5. perangkat pemindai dokumen; dan
    6. perangkat perekaman tanda tangan elektronik.

Pasal 59

  1. Pemeliharaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, terdiri dari:
    1. Pusat Data dan Pusat Data Cadangan; dan
    2. Satuan Kerja Pelaksana.
  2. Pemeliharaan perangkat lunak pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperpanjang dukungan teknik tahunan terhadap:
    1. sistem operasi;
    2. aplikasi SIAK;
    3. sistem Basis Data;
    4. sistem biometrik;
    5. sistem monitoring; dan
    6. sistem pendukung lainnya.
  3. Pemeliharaan perangkat lunak pada Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperpanjang dukungan teknik tahunan terhadap:
    1. sistem operasi; dan
    2. sistem pendukung lainnya.

Pasal 60

Pemeliharaan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. melakukan penilaian terhadap kondisi jaringan komunikasi data;
  2. melakukan uji unjuk kerja jaringan komunikasi data yang digunakan;
  3. melakukan konfigurasi dan optimalisasi jaringan komunikasi data;
  4. melakukan pembaruan dan peningkatan fungsi terhadap sistem penunjang jaringan;
  5. melakukan pemecahan masalah jaringan komunikasi data; dan
  6. melakukan penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal.

Pasal 61

Pemeliharaan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dan huruf g, dilakukan terhadap:

  1. perangkat pendingin ruangan;
  2. perangkat pemadam kebakaran;
  3. catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan;
  4. perangkat penyimpanan daya listrik;
  5. perangkat penyimpan data monitoring; dan
  6. kebersihan ruangan.

Pasal 62

Pemeliharaan Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, dilakukan untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada Pusat Data.

Bagian Kedelapan
Pengamanan Basis Data

Pasal 63

Pengamanan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, meliputi:

  1. Basis Data;
  2. perangkat keras;
  3. perangkat lunak;
  4. jaringan komunikasi data;
  5. Pusat Data;
  6. Data Cadangan; dan
  7. Pusat Data Cadangan.

Pasal 64

Pengamanan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, dilakukan dengan cara, antara lain:

  1. melakukan pemindahan data sebagai Data Cadangan secara berkala;
  2. memastikan sistem Data Cadangan berfungsi dengan baik;
  3. melakukan penggantian kata kunci secara berkala;
  4. menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan Data Cadangan ke server Basis Data;
  5. menerapkan sistem manajemen pengguna Basis Data; dan
  6. membuat Hak Akses untuk setiap level pengguna Basis Data.

Pasal 65

Pengamanan perangkat keras pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. melakukan penempatan perangkat keras pada bangunan dengan konstruksi kuat, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
  2. memberikan nomor seri dan stiker label pada perangkat keras; dan
  3. memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras.

Pasal 66

Pengamanan perangkat lunak pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. melakukan pemasangan antivirus yang diperbaharui secara berkala pada server dan komputer kerja;
  2. melakukan pemasangan perangkat pengaman jaringan;
  3. menerapkan sistem manajemen pengguna perangkat lunak;
  4. membuat Hak Akses untuk setiap level pengguna perangkat lunak;
  5. pengguna perangkat lunak wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci; dan
  6. menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan.

Pasal 67

Pengamanan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. melakukan audit berkala jaringan komunikasi data;
  2. melakukan identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data;
  3. menerapkan sistem keamanan jaringan komunikasi data;
  4. melakukan pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan
  5. melakukan evaluasi sistem keamanan jaringan komunikasi data.

Pasal 68

Pengamanan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dan huruf g, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. menempatkan bangunan pada posisi dengan konstruksi kuat, aman, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
  2. memiliki alat pendeteksi logam;
  3. memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses ke area sensitif;
  4. menerapkan penggunaan kartu akses; dan
  5. memasang kamera pengawas.

Pasal 69

Pengamanan Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. menempatkan Data Cadangan di luar Pusat Data dan Pusat Data Cadangan yang aman; dan
  2. menempatkan Data Cadangan pada ruangan dengan kondisi suhu dan kelembapan yang memenuhi standar.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Basis Data

Pasal 70

Pengawasan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, meliputi:

  1. Basis Data;
  2. perangkat keras;
  3. perangkat lunak;
  4. jaringan komunikasi data;
  5. Pusat Data;
  6. Data Cadangan; dan
  7. Pusat Data Cadangan.

Pasal 71

Pengawasan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. memantau perubahan dan aktifitas pengakses Basis Data;
  2. mengawasi penggunaan Hak Akses Basis Data; dan
  3. memastikan pengelola Basis Data tidak menyalin data ke media di luar server Basis Data kecuali untuk kepentingan lembaga.

Pasal 72

Pengawasan perangkat keras pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. membuat buku inventarisasi barang perangkat keras;
  2. mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras;
  3. memastikan perangkat perekaman data biometrik yang digunakan pada Satuan Kerja Pelaksana memenuhi standar alat perekaman biometrik; dan
  4. memastikan perangkat pencetakan KTP-el yang digunakan di Satuan Kerja Pelaksana memenuhi standar alat pencetakan KTP-el.

Pasal 73

Pengawasan perangkat lunak pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. memastikan masa dukungan perangkat lunak masih berlaku; dan
  2. memastikan jumlah lisensi perangkat lunak yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74

Pengawasan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual;
  2. memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data; dan
  3. merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan dan kebutuhan jaringan komunikasi data.

Pasal 75

Pengawasan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dan huruf g, dilakukan dengan cara antara lain:

  1. memastikan penerapan prosedur operasi standar pengelolaan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
  2. memastikan penerapan sistem pelaporan mingguan dan bulanan berdasarkan kompilasi dari laporan harian; dan
  3. melakukan rapat pengelola Pusat Data dan Pusat Data Cadangan 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 76

Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan juga pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara antara lain:

  1. memastikan setiap sumber daya manusia yang mengakses sistem dan Basis Data telah mendapatkan Hak Akses dari pemegang Hak Akses;
  2. memastikan setiap sumber daya manusia yang mengakses lokasi sistem dan Basis Data teregistrasi secara biometrik;
  3. memastikan setiap sumber daya manusia telah menandatangani pakta integritas dan perjanjian menjaga kerahasiaan (non disclosure agreement); dan
  4. menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) terhadap penyimpangan prosedur kerja bawahannya.

Bagian Kesepuluh
Perangkat Pendukung

Pasal 77

Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri dari perangkat:

  1. pendingin ruangan;
  2. catu daya listrik;
  3. pemadam kebakaran;
  4. penyimpan daya listrik;
  5. kamera pemantau;
  6. peralatan identifikasi personil;vpemantau kondisi ruangan, meliputi antara lain pemantau suhu, pemantau kelembaban, pemantau asap dan pemantau api; dan
  7. elektrikal mekanikal.

Bagian Kesepuluh
Tempat Pelayanan

Pasal 78

Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, dilakukan pada Satuan Kerja Pelaksana atau tempat pelayanan lainnya yang tersambung dengan server SIAK.

Bagian Kesebelas
Pusat Data dan Pusat Data Cadangan

Pasal 79

  1. Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l dan huruf n, dalam pengelolaan Kementerian.
  2. Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan referensi standar Pusat Data yang memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan manusia, fisik, kelistrikan, mekanik, manajemen energi dan manajemen keberlangsungan kegiatan.
  3. Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kebutuhan tata ruang paling sedikit meliputi ruang masuk, area bongkar muat, area persiapan perangkat, ruang server, ruang pusat operasi, dan ruang pendukung.
  4. Penyelenggaraan Pusat Data dan Pusat Data cadangan diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  5. Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membangun Pusat Data dan Pusat Data Cadangan.

Pasal 80

  1. Pusat Data Cadangan merupakan Pusat Data pengganti sementara.
  2. Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk pemulihan Pusat Data jika terjadi keadaan kahar.
  3. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan karena kejadian luar biasa dan bencana.

Bagian Keduabelas
Data Cadangan

Pasal 81

Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, dilakukan untuk menjamin ketersediaan data apabila terjadi kegagalan fungsi data utama.

Bagian Ketigabelas
Jaringan Komunikasi Data

Pasal 82

  1. Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o, terdiri dari jaringan komunikasi data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Selain jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat jaringan komunikasi data yang menghubungkan:
    1. tempat pelayanan pada Satuan Kerja Pelaksana, Penyelenggara dan tempat pelayanan lainnya ke Pusat Data dan/atau Pusat Data Cadangan;
    2. pusat Pengembangan SIAK ke tempat pelayanan pada Satuan Kerja Pelaksana, Penyelenggara dan tempat pelayanan lainnya; dan
    3. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pusat Data,Pusat Data Cadangan dan pusat Pengembangan SIAK.
  3. Pengalur jaringan komunikasi data pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersifat saling menggantikan/redundant.

Pasal 83

  1. Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, bersifat tertutup dan terjamin keamanannya dengan dilakukan enkripsi end to end.
  2. Penggunaan jaringan publik dari tempat pelayanan lainnya ke Pusat Data atau Pusat Data Cadangan menggunakan virtual private network atau mobile connectivity service milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 84

  1. Tipe jaringan komunikasi data yang disediakan yaitu teresterial dan satelit.
  2. Jenis jaringan komunikasi data teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tembaga, fiber optik, dan radio.
  3. Jenis jaringan komunikasi data satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Bagian Keempatbelas
Pusat Pengembangan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 85

  1. Pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan tempat:
    1. penelitian dalam rangka Pengembangan SIAK;
    2. pengembangan hasil Pengkajian SIAK;
    3. uji coba hasil penelitian dan Pengembangan SIAK; dan
    4. simulasi hasil Pengembangan SIAK.
  2. Lokasi pusat Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Pusat Data atau di luar Pusat Data.
  3. Pusat Pengembangan SIAK mempunyai perangkat keras, perangkat lunak dan Basis Data yang menyerupai Pusat Data dan dilengkapi dengan sarana penunjang pekerjaan lainnya.

Bagian Kelimabelas
Pusat Bantuan Pelayanan dan Call Center

Pasal 86

  1. Pusat bantuan pelayanan dan call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur:
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
    2. Direktorat Pendaftaran Penduduk;
    3. Direktorat Pencatatan Sipil;
    4. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
    5. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
    6. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
  2. Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pembentukan tim Pusat bantuan pelayanan dan call center.
  3. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 87

Pengkajian dan Pengembangan SIAK, dilakukan oleh:

  1. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk skala nasional;
  2. pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk skala provinsi; dan
  3. pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk skala kabupaten/kota.

Pasal 88

  1. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan pengkajian terhadap seluruh unsur SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  2. Pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota melakukan pengkajian terhadap:
    1. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
    2. sumber daya manusia;
    3. perangkat pendukung; dan
    4. tempat pelayanan.

Pasal 89

  1. Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
  2. Gubernur menyampaikan usulan Pengkajian SIAK di daerah provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan Pengkajian SIAK di daerah kabupaten/kota kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 90

  1. Usulan Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3), paling sedikit memuat:
    1. proposal; dan
    2. hasil kajian.
  2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. tujuan;
    3. signifikansi terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan;
    4. deskripsi bentuk pengembangan; dan
    5. transferabilitas pengembangan yang diusulkan.
  3. Proposal Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy atau media lainnya.
  4. Hasil kajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rekomendasi penyempurnaan SIAK yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian.

Pasal 91

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim Pengkajian SIAK terhadap semua aplikasi yang telah ada atau yang akan dikembangkan oleh daerah.
  2. Susunan tim Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur sekretariat dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Tim Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Tim Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat terhadap semua aplikasi yang telah ada atau yang akan dikembangkan oleh daerah.
  5. Hasil inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui ketua tim Pengkajian SIAK.
  6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  7. Tim Pengkajian SIAK membuat daftar hasil inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat yang telah diterima atau ditolak oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 92

  1. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan seluruh unsur SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  2. Pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melakukan Pengembangan SIAK terhadap:
    1. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
    2. sumber daya manusia;
    3. perangkat pendukung; dan
    4. tempat pelayanan.
  3. Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur Basis Data Kependudukan.

BAB IV
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 93

  1. Pengelolaan SIAK meliputi:
    1. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
    2. sumber daya manusia;
    3. sistem dan Basis Data; dan
    4. sarana dan prasarana.
  2. Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai petunjuk teknis yang mengatur standar operasional prosedur.

BAB V
PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 94

  1. Basis Data hasil pelayanan melalui SIAK menghasilkan Data Kependudukan.
  2. Data Kependudukan sebagaimana dimasud pada ayat (1), dikelola oleh Kementerian yang meliputi:
    1. pengolahan data; dan
    2. penyajian data.
  3. Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

  1. pembersihan data;
  2. pemadanan data; dan
  3. pengolahan data lainnya.

Pasal 96

  1. Pembersihan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, meliputi:
    1. data ganda;
    2. data yang tidak dapat diadjudikasi;
    3. kesalahan perekaman;
    4. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap;
    5. data anomali; dan
    6. data penduduk nonaktif.
  2. Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
    1. Satuan Kerja Pelaksana; dan
    2. pengelola di pusat.
  3. Pembersihan data bagi Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
    1. kepala Satuan Kerja Pelaksana mengajukan surat permohonan pembersihan data kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
    2. Kepala Satuan Kerja Pelaksana mengajukan daftar data Penduduk yang akan dibersihkan dan mengunggah surat permohonan melalui aplikasi.
  4. Pembersihan data bagi pengelola padaPusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
    1. pejabat pengawas Pusat Data melakukan pengecekan surat permohonan dan daftar data Penduduk dari Satuan Kerja Pelaksana yang akan dibersihkan;
    2. pejabat pengawas Pusat Data melakukan pengecekan data yang akan dibersihkan dengan data yang ada dalam Basis Data untuk skala nasional;
    3. pejabat administrator Pusat Data memberikan persetujuan pembersihan data Penduduk sesuai dengan surat permohonan; dan
    4. pejabat pengawas Pusat Data melakukan penyalinan histori data dan pembersihan data setelah mendapat persetujuan dari pejabat administrator Pusat Data.
  5. Tata cara pembersihan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai petunjuk teknis yang mengatur standar operasional prosedur.

Pasal 97

  1. Pemadanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, merupakan upaya menyandingkan dan menyesuaikan data lembaga pengguna dengan data SIAK.
  2. Pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali.
  3. Data hasil pemadanan dimanfaatkan oleh Kementerian dan lembaga pengguna.

Pasal 98

Pengolahan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, merupakan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 99

  1. Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, disajikan berupa:
    1. data agregat kependudukan;
    2. Data Kependudukan bersih;
    3. profil Data Kependudukan; dan
    4. daftar Penduduk potensial pemilih pemilu.
  2. Penyajian data agregat kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk semester pertama pada tanggal 30 Juni dan untuk semester kedua pada tanggal 31 Desember.
  3. Penyajian Data Kependudukan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diakses oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota secara daring.
  4. Penyajian profil Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggunakan Data Kependudukan bersih semester pertama.
  5. Penyajian daftar Penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 100

  1. Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur, bupati/wali kota dan kepala Satuan Kerja Pelaksana dalam pelaksanaan SIAK.
  2. Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota dalam pelaksanaan SIAK.
  3. Bupati/Wali Kota melalui kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dan kepala unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada kepala desa/lurah dalam pelaksanaan SIAK.
  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan SIAK.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 101

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan SIAK di Satuan Kerja Pelaksana.
  2. Gubernur melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan SIAK untuk skala provinsi.
  3. Bupati/Wali Kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan SIAK untuk skala kabupaten/kota.
  4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengamanan, sumber daya manusia pengelola, dan belanja SIAK.
  5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara:
    1. penetapan obyek monitoring;
    2. penetapan indikator evaluasi;
    3. pengisian format monitoring dan evaluasi;
    4. penerapan sistem monitoring dan evaluasi;
    5. pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi; dan
    6. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 102

  1. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pengelolaan SIAK daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), kepada gubernur pada Bulan Oktober.
  2. Gubernur menyampaikan laporan pengelolaan SIAK daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), dan hasil rekapitulasi laporan daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bulan November.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 103

  1. Pendanaan pelaksanaan SIAK Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
  2. Pendanaan pelaksanaan SIAK daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
  3. Pendanaan pelaksanaan SIAK daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenakan sanksi administratif dalam bentuk pemutusan jaringan komunikasi data dan menonaktifkan penggunaan aplikasi SIAK kepada Satuan Kerja Pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (3), Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 102

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kementerian menerapkan SIAK dengan sistem informasi terpusat yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Demikian tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362), dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK

Lampiran Ukuran
Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK (522.74 KB) 522.74 KB