Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP

Permentan Nomor 21 tahun 2021 tentang SMIPP (Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian) menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian. Karena sudah tidak sesuai dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui pemanfaatan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian yang terintegrasi.

Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP menyatakan bahwa Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang disingkat SMIPP adalah sistem Data dan Informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang terhubung dalam jaringan internet.

Tujuan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian dalam Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP:

  1. mengatur pengelolaan Data kelembagaan, ketenagaan penyuluhan pertanian, Kelembagaan Petani, Petani, teknis dan lingkungan pertanian, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian;

  2. mempercepat arus Data dan Informasi atau materi penyuluhan pertanian dari pusat sampai kepada Petani dan/atau sebaliknya; dan

  3. membangun integritas Data kelembagaan, ketenagaan penyuluhan pertanian, Kelembagaan Petani, Petani, teknis dan lingkungan pertanian, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian yang mutakhir melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Penyuluh Pertanian dalam Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP ada lima. yaitu Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian non ASN, sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian non ASN yang direkrut oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. Adapun Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah:

Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.

  1. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya, dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh Pertanian.

  2. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Menyan Syahrul Yasin Limpo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2021.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 669. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 21 tahun 2021
tentang
Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian

Latar Belakang

Pertimbangan Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP:

  1. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui pemanfaatan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian yang terintegrasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

Isi Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMIPP adalah sistem Data dan Informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang terhubung dalam jaringan internet.

  2. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

  3. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

  4. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya, dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh Pertanian.

  5. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.

  6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

  7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

  1. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Petani.

  2. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

  3. Uniform Resource Locator atau Lokator Sumber Seragam yang selanjutnya disingkat LSS adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di Internet.

  4. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.

  5. Informasi adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.

  6. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

  7. Pusat Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusluhtan adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

  8. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian.

  9. Komando strategis petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.

Pasal 2

SMIPP bertujuan untuk:

  1. mengatur pengelolaan Data kelembagaan, ketenagaan penyuluhan pertanian, Kelembagaan Petani, Petani, teknis dan lingkungan pertanian, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian;

  2. mempercepat arus Data dan Informasi atau materi penyuluhan pertanian dari pusat sampai kepada Petani dan/atau sebaliknya; dan

  3. membangun integritas Data kelembagaan, ketenagaan penyuluhan pertanian, Kelembagaan Petani, Petani, teknis dan lingkungan pertanian, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian yang mutakhir melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

BAB II
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 3

  1. SMIPP dikelola oleh tingkatan organisasi pelaksana dari pusat sampai dengan daerah.

  2. Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Kementerian Pertanian;

    2. dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;

    3. dinas daerah kabupatan/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian; dan

    4. BPP/Kostratani.

Pasal 4

  1. Pengelola SMIPP pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

    1. Pusdatin;

    2. Pusluhtan; dan

    3. unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

  2. Pengelola SMIPP pada dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

    1. bidang atau seksi yang menangani fungsi penyuluhan pertanian; dan

    2. bidang atau seksi yang mempunyai dan melaksanakan program yang berkaitan dengan Petani dan Kelembagaan Petani.

  3. Pengelola SMIPP pada dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

    1. bidang atau seksi yang menangani fungsi penyuluhan pertanian; dan

    2. bidang atau seksi yang mempunyai dan melaksanakan program yang berkaitan dengan Petani dan Kelembagaan Petani.

  4. Pengelola SMIPP pada BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian.

Pasal 5

  1. Pusdatin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berperan sebagai wali data yang bertugas:

    1. menyediakan peladen (server), jaringan, dan LSS;

    2. merawat perangkat keras dan perangkat lunak SMIPP;

    3. melakukan integrasi sistem basis Data dan Informasi SMIPP; dan

    4. melakukan pengawalan dan evaluasi pemanfaatan SMIPP.

  2. Pusluhtan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas:

    1. sebagai produsen Data;

    2. merancang dan mengembangkan SMIPP;

    3. menyusun standar operasional prosedur pengelolaan SMIPP;

    4. menyediakan, memverifikasi, dan memvalidasi Data, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian;

    5. melakukan koordinasi, pembinaan, dan sosialisasi pemanfaatan SMIPP; dan

    6. melakukan pengawalan dan evaluasi pemanfaatan SMIPP.

  3. Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas:

    1. melakukan perencanaan program dengan sasaran penerima manfaat Petani dan Kelembagaan Petani berbasis SMIPP;

    2. melakukan koordinasi, menyelaraskan, dan sinkronisasi program dengan SMIPP; dan

    3. melakukan pengawalan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan SMIPP dalam pelaksanaan program.

Pasal 6

Bidang atau seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:

  1. melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi SMIPP;

  2. memasukkan, memperbaharui, memverifikasi, dan memvalidasi Data kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian provinsi, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian;

  3. menganalisis dan menyajikan Data SMIPP di wilayah kerjanya; dan

  4. melakukan pengawalan dan evaluasi pemanfaatan SMIPP.

Pasal 7

Bidang atau seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b bertugas:

  1. melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi SMIPP;

  2. memasukkan, memperbaharui, memverifikasi, dan memvalidasi Data kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian;

  3. menganalisis dan menyajikan Data SMIPP di wilayah kerjanya; dan

  4. melakukan pengawalan dan evaluasi pemanfaatan SMIPP.

Pasal 8

Penyuluh Pertanian di BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertugas:

  1. melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi SMIPP;

  2. mengumpulkan, melengkapi, memasukkan memperbaharui, memverifikasi, dan memvalidasi Data kelembagaan, ketenagaan penyuluhan pertanian, Kelembagaan Petani dan Petani, serta materi dan Informasi penyuluhan pertanian; dan

  3. menyajikan Data SMIPP di wilayah kerjanya.

BAB III
DATA DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Data

Pasal 9

  1. Data SMIPP termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    1. Petani;

    2. Kelembagaan Petani;

    3. ketenagaan penyuluhan pertanian;

    4. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

    5. teknis dan lingkungan pertanian; dan

    6. materi dan Informasi penyuluhan pertanian.

  2. Data SMIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk merancang struktur Data.

  3. Data SMIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pusluhtan.

Pasal 10

  1. Data SMIPP Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berisi informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Data:

    1. pribadi; dan

    2. usaha tani.

  2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    1. nama;

    2. nomor induk kependudukan;

    3. jenis kelamin;

    4. alamat;

    5. pendidikan;

    6. komoditas usaha tani yang diusahakan; dan

    7. luas lahan yang diusahakan.

Pasal 11

  1. Data SMIPP Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berisi informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Data:

    1. kelompok tani dan anggota kelompok tani;

    2. gabungan kelompok tani dan anggota gabungan kelompok tani; dan

    3. kelembagaan ekonomi Petani.

  2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    1. nama dan alamat kelompok tani;

    2. daftar pengurus;

    3. komoditas yang diusahakan;

    4. nama Petani anggota;

    5. pendidikan Petani anggota;

    6. nomor induk kependudukan Petani anggota;

    7. alamat Petani anggota; dan

    8. komoditas usaha tani yang diusahakan.

Pasal 12

  1. Data SMIPP ketenagaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berisi informasi Data:

    1. Penyuluh Pertanian ASN;

    2. Penyuluh Pertanian non ASN, sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian;

    3. Penyuluh Pertanian non ASN yang direkrut oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

    4. Penyuluh Pertanian Swadaya; dan

    5. Penyuluh Pertanian Swasta.

  2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    1. nama;

    2. nomor induk pegawai;

    3. nomor induk kependudukan;

    4. pendidikan terakhir;

    5. bidang keahlian; dan

    6. wilayah kerja.

Pasal 13

  1. Data SMIPP Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berisi informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Data:

    1. dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi;

    2. dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten/kota;

    3. BPP;

    4. Posluhdes; dan/atau

    5. kelembagaan Penyuluhan Swasta.

  2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    1. nama;

    2. dasar hukum pembentukan;

    3. alamat;

    4. struktur organisasi;

    5. kondisi; dan

    6. status sarana kelembagaan.

Pasal 14

  1. Data, materi, dan Informasi penyuluhan pertanian dalam Data SMIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f berisi informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    1. kebijakan penyuluhan pertanian;

    2. materi penyuluhan pertanian;

    3. materi penyuluhan pertanian spesifik lokalita;

    4. gerbang nasional; dan

    5. gerbang daerah.

  2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. peraturan perundang-undangan terkait dengan penyuluhan pertanian;

    2. naskah dinas terkait dengan penyuluhan pertanian;

    3. pedoman;

    4. petunjuk pelaksanaan; dan

    5. petunjuk teknis.

  3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk tetapi tidak terbatas pada materi teknis:

    1. budidaya;

    2. pascapanen;

    3. pengemasan;

    4. tata niaga; dan

    5. manajemen pertanian.

  4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e meliputi berita publikasi kegiatan pembangunan pertanian.

Pasal 15

Data SMIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperoleh dari unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Pasal 16

Petunjuk teknis pengelolaan Data SMIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 17

  1. Penyelenggaraan SMIPP dilakukan melalui koordinasi antar organisasi pelaksana dan penyediaan Data dan Informasi.

  2. Penyediaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan peran BPP sebagai Kostratani.

  3. Penyelenggaraan SMIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme kerja:

    1. penyiapan, penyediaan, dan perancangan struktur Data penyuluhan pertanian;

    2. pengembangan aplikasi SMIPP; dan

    3. penerapan aplikasi SMIPP.

  4. Rincian mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Integrasi Data

Pasal 18

  1. Integrasi Data dilaksanakan oleh Pusdatin berkoordinasi dengan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah yang memanfaatkan Data SMIPP.

  2. Integrasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

    1. menyediakan Data yang tepat sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan;

    2. meminimalisasi duplikasi Data; dan

    3. mewujudkan satu data pertanian.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 19

  1. Pembinaan SMIPP dilakukan oleh Pusluhtan bersama dengan Pusdatin terhadap pengelolaan Data dan pengembangan materi, serta Informasi penyuluhan pertanian.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. sosialisasi;

    2. bimbingan teknis;

    3. kunjungan lapangan; dan/atau

    4. pemantauan dan evaluasi.

  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB V
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran SMIPP diperlukan prasarana dan sarana termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  1. jaringan listrik;

  2. jaringan internet;

  3. komputer; dan

  4. printer.

Pasal 21

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian:

MEKANISME KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

Untuk menyediakan data sumberdaya penyuluhan pertanian berbasis web, Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) bersama Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) menyiapkan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian. Sistem informasi yang disiapkan berupa aplikasi dan database Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.

Setelah aplikasi SMIPP siap untuk diterapkan, Pusluhtan melakukan koordinasi dengan dinas lingkup pertanian di provinsi dengan tujuan mensosialisasikan aplikasi SMIPP di level provinsi. Koordinasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian pemerintah provinsi agar mendukung sinergitas kelembagaan serta penguatan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah provinsi menyiapkan sumberdaya manusia petugas pengelola data dan informasi yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas.

Petugas pengelola data yang ditunjuk melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran data, materi dan informasi SMIPP lingkup provinsi. Data, materi dan informasi yang telah dikumpulkan dan dimutakhirkan, kemudian disampaikan kepada kepala bidang penyuluhan atau kepala seksi penyuluhan untuk mendapatkan validasi (persetujuan).

Selanjutnya dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan tingkat provinsi melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas lingkup pertanian di kabupaten/kota untuk memberikan kepastian pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan prasarana dan sarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan aplikasi SMIPP. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota menyiapkan petugas pengelola data dan informasi yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas.

Petugas pengelola data yang ditunjuk melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran data kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan penyuluh pertanian lingkup kabupaten/kota. Data yang telah dikumpulkan dan dimutakhirkan, kemudian disampaikan kepada kepala bidang penyuluhan atau kepala seksi penyuluhan untuk mendapatkan validasi (persetujuan). Data yang telah divalidasi kemudian diinput atau diunggah ke dalam aplikasi SMIPP oleh petugas pengelola data dan informasi kabupaten/kota.

Selanjutnya dinas kabupaten/kota melalui surat keputusan kepala dinas menugaskan BPP sebagai Kostratani di wilayah kerjanya untuk mengumpulkan dan memutakhirkan data, materi, dan informasi ketenagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan data kelembagaan petani sekaligus data anggotanya sesuai wilayah kerja masing-masing.

Petugas di BPP yang ditunjuk melaksanakan pemutakhiran data, materi dan informasi ke dalam aplikasi SMIPP berdasarkan data, materi dan informasi yang telah dikumpulkan dan dimutakhirkan oleh penyuluh pertanian dan telah mendapat validasi (persetujuan) dari koordinator penyuluh pertanian/kepala/pimpinan BPP.

Pemutakhiran data, materi dan informasi ke dalam aplikasi SMIPP dapat dilakukan setiap ada perubahan data dan/atau selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir minggu terakhir setiap bulan.

Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian.

LampiranUkuran
Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP (265.97 KB)265.97 KB
/