Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Siber dan Sandi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. BSSN diatur dengan Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN.

Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN merupakan Peraturan Presiden yang baru dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277), yang dengan Perpres ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Siber dan Sandi Negara memiliki landasan Undang-Undang yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Fungsi-Fungsi yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN adalah:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;

  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;

  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;

  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;

  5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;

  6. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;

  7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan

  8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 14 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021
tentang
Badan Siber dan Sandi Negara

Mencabut

Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277).

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN, adalah:

  1. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, pelindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional perlu dilakukan penataan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara;

  2. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keamanan siber dan sandi diperlukan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara yang lebih efektif dan efisien;

  3. bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan organisasi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Isi Perpres BSSN 2021

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, bukan format asli:

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;

  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;

  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;

  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;

  5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;

  6. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;

  7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan

  8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

  1. Kepala;

  2. Wakil Kepala;

  3. Sekretariat Utama;

  4. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;

  5. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;

  6. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

  7. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 6

  1. Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.

  3. Uraian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 7

  1. Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;

  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSSN;

  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;

  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan
Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 10

  1. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi yang selanjutnya disebut Deputi I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi;

  2. koordinasi dan perumusan standar keamanan siber dan sandi;

  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi; dan

  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 13

  1. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi yang selanjutnya disebut Deputi II, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanansiber dan sandi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional;

  2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional;

  3. pelaksanaan pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional; dan

  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 16

  1. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut Deputi III, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia;

  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia;

  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;

  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;

  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemenrisiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanansiber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia; dan

  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian

Pasal 19

  1. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian yang selanjutnya disebut Deputi IV, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian;

  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian;

  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian; dan

  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesembilan
Unsur Pengawas

Pasal 22

  1. Di lingkungan BSSN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

  2. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 23

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasanintern di lingkungan BSSN.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;

  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesepuluh
Unsur Pendukung

Pasal 25

  1. Di lingkungan BSSN dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BSSN.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

  3. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kesebelas
Besaran Organisasi

Pasal 26

  1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.

  2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

  5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan Pimpinan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Pasal 27

  1. Deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.

  2. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

  4. Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal28

  1. Inspektorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

  2. Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

Pasal 29

  1. Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

  2. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang.

  3. Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

  4. Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

  5. Pusat yang lokasinya terpisah dari kantor pusat, dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat dibentuk Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

  6. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

  1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BSSN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

  2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 31

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Di lingkungan BSSN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSSN memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi.

Pasal 34

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 35

  1. BSSN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSSN.

  2. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BSSN.

Pasal 36

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

BSSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BSSN.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BSSN maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 39

Setiap unsur dalam lingkungan BSSN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

  1. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 42

  1. Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

  2. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon Il.a.

  3. Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon IIl.a.

  4. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 43

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 44

  1. Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

  1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diisi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

  2. Pengangkatan dan pemberhentian Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jabatan Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 47

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BSSN ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangkujabatan di lingkungan BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Penyusunan organisasi dan tata kerja BSSN harus sudah terbentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 14 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101. Agar setiap orang mengetahuinya.

LampiranUkuran
Perpres 28 tahun 2021 tentang BSSN (203.21 KB)203.21 KB