Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 13, 2019
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat

Mendirikan usaha Panti Pijat perlu menengok dan mempelajari Standar Usaha Panti Pijat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Panti Pijat ditetapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 11 Nopember 2015. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana pada tanggal 16 Nopember 2015 di Jakarta.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI menempakan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1723. Sehingga Permenpar 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat ini sah diberlakukan di negara Republik Indonesia.

Permenpar 20/2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat

Latar Belakang

Pertimbangan yang melatarbelakangi ditetapkannya Permenpar No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;
  2. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Panti Pijat, maka penyelenggaraan usaha Panti Pijat wajib memenuhi standar usaha;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Panti Pijat;

Dasar hukum

Landasan yuridis penetapan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
  4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
  6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
  7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
  8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

Konten Peraturan Menteri

Berikut adalah isi kebijakan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  2. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
  3. Standar Usaha Panti Pijat yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Panti Pijat.
  4. Sertifikasi Usaha Panti Pijat yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Panti Pijat untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Panti Pijat melalui audit pemenuhan Standar.
  5. Sertifikat Usaha Panti Pijat yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang di berikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Panti Pijat yang telah memenuhi Standar.
  6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

  1. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Panti Pijat; dan
  2. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. penyelenggaraan usaha;
  2. sertifikasi usaha;
  3. pembinaan dan pengawasan; dan
  4. sanksi administratif.

BAB II
PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Panti Pijat dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Setiap Usaha Panti Pijat wajib memiliki Sertifikat.
  2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III
SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

  1. Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Panti Pijat, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Panti Pijat diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

  1. Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
    1. persyaratan dasar; dan
    2. standar.
  2. Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat.
  3. Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
    1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur;
    2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
    3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Pasal 9

  1. Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
  2. Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap pengusaha pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan standar.

Pasal 10

  1. Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Panti Pijat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
  2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Panti Pijat.

Pasal 12

  1. Dalam hal Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.
  2. Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Mandiri

Pasal 13

  1. Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
  2. Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
  3. Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

  1. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
  2. Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
  3. Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
  4. Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Panti Pijat bagi tenaga kerja Usaha Panti Pijat.

Pasal 16

  1. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
  2. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
  3. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
  4. Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

  1. Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. pembatasan kegiatan usaha Panti Pijat; dan
    3. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat.
  3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
  4. Pembatasan kegiatan Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
  5. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

  1. Dalam hal Usaha Panti Pijat termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
  2. Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Panti Pijat yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  3. Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
  4. Terhadap Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2015

 

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2015
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1723

Lampiran Permenpar 20/2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat

STANDAR USAHA PANTI PIJAT

NO
ASPEK
UNSUR
NO
SUB UNSUR
I
PRODUK
A. Ruang Pijat
1.
  1. kamar pijat dengan luas sekurang-kurangnya 5 meter persegi, terpisah antara laki-laki dan perempuan; dan/atau
  2. tempat pijat dengan luas sekurang-kurangnya 3,75 meter persegi.



2.
Pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.


B. Pemijatan
3
Jenis pemijatan:
  1. pijat tradisional Indonesia; dan/atau
  2. pijat refleksi relaksasi.


C. Bahan
4.
Bahan pemijatan:
  1. minyak/krim pijat yang sudah terdaftar di BPOM; dan/atau
  2. amuan olahan sendiri yang mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Produk Industri Rumah Tangga) dan digunakan di lingkungan sendiri.



5.
Area penerimaan tamu yang bersih dan terawat dilengkapi dengan meja dan kursi.



6.
Kamar mandi dan/atau toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita.



7.
Dipan pijat (bed massage)/alas pemijatan (matras) sekurang – kurangnya dengan panjang 2 meter dan lebar 0.8 meter.



8.
Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:
  1. tempat sampah organik; dan
  2. tempat sampah non- organik.



9.
Penyediaan minuman yang memenuhi standar kesehatan.



10.
Papan nama:
  1. dibuat dari bahan yang aman dan kuat dengan tulisan yang terlihat, terbaca jelas serta menggunakan bahasa yang baik dan benar; dan
  2. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
II
PELAYANAN
Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure)
1.
Pelayanan tamu sebelum pemijatan, meliputi:
  1. penyambutan kedatangan tamu;
  2. pendaftaran tamu; dan
  3. pemberian informasi mengenai pelaksanaan konsultasi tentang jenis perawatan dan harga pijat yang disediakan.



2.
Pelayanan selama pemijatan, meliputi:
  1. pijat tradisiona Indonesia; dan/atau
  2. pijat refleksi.



3.
Pelayanan pasca pemijatan tentang konfirmasi pemijatan yang telah diberikan. PERATURAN



4.
Pembayaran tunai dan/atau nontunai.



5.
Tata tertib pemijatan.



6.
Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).



7.
Pelaksanaan kebersihan di tempat usaha pemijatan.



8.
Penanganan keluhan tamu.
III
PENGELOLAAN
A. Organisasi
1.
Profil usaha yang terdiri atas:
  1. struktur organisasi yang terdokumentasi; dan
  2. uraian tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.



2.
Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.



3.
Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedire) atau petunjuk pelaksanaan kerja.



4.
Tata Tertib perusahaan.


B. Manajemen
5.
Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan yang terdokumentasi.


C. Sumber Daya Manusia
6.
Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas.



7.
Memiliki dan melaksanakan sertifikasi kompetensi khususnya bagi tenaga pemijat.



8.
Mempunyai Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).



9.
Memiliki pengembangan karir.


D. Sarana dan Prasarana
10.
Area administrasi yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan.



11.
Tempat / area lena (linen)



12.
Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:
  1. tempat sampah organik; dan
  2. tempat sampah non-organik.



13.
Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



14.
Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15.
Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



16.
Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.



17.
Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan/atau faksimili.



18.
Tempat atau area ibadah/shalat dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat.

 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat