SE Menparekraf 2 tahun 2021 tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata saat Nataru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai ujung tombak perekonomian dalam bidang jasa kepariwisataan dengan jutaan unit bisnis yang menjadi alat pencari nafkah masyarakat menerbitkan SE Menparekraf 2 tahun 2021 tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata saat Nataru, Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Surat Edaran Menparekraf SE/2/M-K/2021 tentag Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata pada saat Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021 oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Mulai diberlakukan tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2021.

SE tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata saat Nataru ini diberikan kepada Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota, Para Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata, serta Ketua Asosiasi Bioskop.

Isi Edaran Menteri Parekraf saat Nataru berkaitan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dengan ini kami sampaikan ketentuan terkait aktivitas usaha dan destinasi pariwisata pada saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 sebagai berikut:

  1. Ketentuan umum pengaturan tempat wisata di masing-masing daerah agar memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

  2. Seluruh tempat usaha/destinasi wisata dilarang menyelenggarakan acara perayaan tahun baru baik di area tertutup (indoor) maupun di area terbuka (outdoor), termasuk arak-arakan, pesta petasan dan kembang api.

  3. Restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berada pada fasilitas hotel, gedung/toko/pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat; dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

    2. Restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi mulai pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 waktu setempat; dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

    3. Restoran/rumah makan yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

  1. Tempat wisata, tarnan rekreasi dan tempat hiburan Iainnya yang memiliki manajemen pengelolaan, dapat diizinkan beroperasi oleh Pemerintah Daerah dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk zona hijau dan 25% (dua puluh lima persen) untuk zona kuning, disarankan menerapkan sistem reservasi dan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan.

  2. Tempat wisata umum, area publik, taman umum dan area publik Iainnya yang tidak memiliki manajemen pengelolaan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan, disarankan untuk ditutup atau dibatasi jumlah pengunjungnya secara ketat, dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) disertai pengawasan dan pengendalian dari unsur aparat pengawasan di masing-masing Pemerintah Daerah.

  3. Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen).

  4. Para Kepala Daerah, Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata dan Ketua Asosiasi Bioskop diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama untuk menerapkan, menyosialisasikan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan dimaksud secara serempak dalam rangka pencegahan penularan dan potensi akan terjadinya gelombang ke-3 wabah COVID-19.

  5. Dalam menjalankan operasionalnya, seluruh tempat usaha/ destinasi wisata agar tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan yang berbasis pada Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

  6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas dukungan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Begitulah bunyi Surat Edaran Menparekraf SE/2/M-K/2021 tentag Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata pada saat Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.